Kitakini.news - Ribuan Buruh Primer Koperasi (Primkop) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya Pelabuhan Belawan aksi unjuk rasa damai, meminta pemerintah tak mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi, di lokasi kerja, Selasa (27/12/2022).
Demikian disampaikan Koordinator Aksi TKBM Ardin Silalahi saat menggelar aksi di Pelabuhan Belawan.
Menurut Ardin, pemerintah tidak perlu mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tentang pekerjaan buruh di pelabuhan karena menilai kondisi buruh sudah baik.
Karena itu mereka menolak pencabutan tersebut, khawatir akan menyulitkan bagi buruh pelabuhan khususnya.
"Ada saja rintangan terhadap sesama buruh padahal pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian suatu daerah seperti Pelabuhan Belawan bagi Sumatera Utara," katanya.
"TKBM pelabuhan yang dilindungi SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi membuat kehidupan buruh pelabuhan juga sudah cukup baik selama ini artinya ada kesejahteraan," katanya diamini para buruh lainnya.
Meskipun saat ini buruh pelabuhan melakukan aksi damai kata Ardin, namun seluruh pekerjaan bongkar muat tetap berjalan kondusif dan lancar seperti biasanya.
"Setiap regu kerja sesuai surat tugas tetap melakukan pekerjaannya dan tidak ikut aksi damai," ungkapnya.
Pernyataan tegas TKBM Pelabuhan Belawan menolak rencana pemerintah untuk mencabut peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi karena aturan itu sudah ada sejak 30 tahun lalu dan diterapkan.
"Untuk itu kami berharap kepada pemerintah agar menunda serta jangan mencabut peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi tersebut. Karena peraturan tersebutlah yang menjadi landasan kami untuk bekerja dengan baik di Pelabuhan Belawan,” lanjutnya.
"Apabila Pemerintah tetap ingin mencabut peraturan SKB tersebut, kami pastikan akan melakukan mogok nasional di Pelabuhan Belawan ini, serta siap turun ke jalan berjuang demi kesejahteraan TKBM Pelabuhan Belawan," tegas Ardin Silalahi.
Kontributor: Desrin Pasaribu