Kitakini.news – Progrespembangunan jalan dan jembatan provinsi (Proyek Multiyears) senilai Rp2,7Triliun di Sumatera Utara baru mencapai 23,655 persen atau sudah terlaksana 60ruas jalan dan deviasi pekerjaan sebesar 9 persen.
“Jika deviasi pekerjaanmasih berada di bawah 10 persen, kontrak belum bisa diputus. Kontrak penyediamasih berlanjut. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada 27 Desember2022, diputuskan bahwa penyedia telah memperbaiki kinerjanya dan diperolehdeviasi progres dibawah -10 persen. Sehingga dari hasil tersebut tidakdilakukan pemutusan kontrak secara sepihak,” kata Kepala Dinas Bina Marga danBina Konstruksi (BMBK) Bambang Pardede saat konferensi pers di Aula TransparansiDinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Kantor Dinas Kominfo Sumut,Rabu (28/12/2022).
Turut menjadimoderator pada kesempatan tersebut Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut IlyasSitorus.
Pada kesempatan itu,Bambang menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Diantaranyacurah hujan yang tinggi, mobilitas yang meningkat saat libur nasional, hinggakendala ketersediaan aspal dan penambahan stok material.
Untuk meningkatkankecepatan pekerjaan pada tahun 2023, Bambang akan melakukan perubahan sistem manajemen.
“Kami akan ubahsistem manajemennya, menjadi SystemBalancing Progress, mulai tahun 2023, misalnya ada keterlambatan progressselama Seminggu, di Minggu selanjutnya dia harus menambah alat dan jam kerjauntuk mengejar ketertinggalan, sehingga OnProgress,” katanya.
Adapun sebaran ruasyang telah terlaksana di antaranya untuk zona 1 sebanyak 18 ruas, zona 2sebanyak 26 ruas, dan zona 3 sebanyak 16 ruas. Kita akan terus berusahameningkatkan progress proyek ini,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya mengharapkan dukungan terusdiberikan oleh seluruh pihak pada pembangunan proyek Multiyears tersebut.Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan maksimal.
"Kami mohondo'a restunya semua pihak agar pelaksanaan kontrak pembangunan jalan danjembatan proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ini berjalan denganlancar sehingga dapat diperoleh manfaat yang maksimal oleh masyarakat SumateraUtara,” imbuhnya.
Sementara itu, ahli KontrakPengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)Ahmad Feri Tanjung mengatakan belum dilakukannya putus kontrak tersebut, karenamasih sesuai dengan peraturan yang ada.
“Karena di dalamperaturan LKPP, jika kontraktor bisa melakukan peningkatan kinerja apalagideviasinya masih berada di bawah 10 persen, loloslah dia dari pemutusankontrak,” kata Fery.
Saat ditanya wartawanbagaimana tentang pembayaran pekerjaan? Bambang menyatakan hingga hari ini,Rabu (28/12/2022) Pemprov Sumut baru membayar sebesar 5 persen (Rp119 Miliar)sebagaimana ketentuan dalam kontrak.
“Pembayaran sebesarRp500 miliar akan dilaksanakan setelah progres 33 persen tercapai dan Out Put hasil pekerjaan sudahterlaksana,” ucap Bambang Pardede .
Bambang optimisiproyek Multiyears ini akan berjalan dengan lebih baik di tahun depan dan manfaatnyasaat ini 60 ruas jalan yang sudah sangat dirasakan masyarakat.
Redaksi