Kitakini.news– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) SumateraUtara (Sumut), HM Nezar Djoeli ST meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu)agar memutuskan kontrak proyek Multiyears Rp2,7 triliun. Sebab selainmetode penganggarannya tidak benar, juga progress pencapaian pekerjaan tidak tercapai,karena tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi.
“Ayo selamatkan uang rakyat, DPRD Sumutjuga jangan hanya tidur dan diam terpaku. Batali proyek tersebut atau banyakpersepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya sangat diharapkansebagai perwakilan rakyat Sumut,” cetus Nezar kepada wartawan, melaluiketerangan tertulis, Rabu (28/12/2022).
Nezar juga sangat menyayangkan Pemprovsu selalu menutupi-nutupi kegiatanmega proyek senilai Rp2,7 Triliun tersebut, bahkan progress capaiannya jugaditutupi oleh Pemprovsu dan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), serta BiroKeuangan Setdaprovsu.
Menurut Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini, Pemprovsu dalam CCOkontrak termin pertama tahun 2022 seyogyanya harus 67 persen, tapi sudah di Reduce menjadi 33 persen.
“Itupun hari ini tidak tercapai progressyang dicocokan oleh pihak pelaksana,” ketusnya.
Tak hanya itu, Nezar juga mengamati bahwadalam pelaksanaannya dan menurut Pemprovsu, hari ini progress kerjaan tersebut23 persen lebih kurang.
“Artinya, itu pun harus benar-benardiaudit investigasi atas progres tersebut. Karena patut diduga dalam realnyadi lapangan, masih banyak yang seharusnya penilaian persentase dalam pelaksanaantersebut, masih belum selesai dalam hitungan partisial dalam menghitungprogres,” tegasnya.
“Kalau mau jujur, dihitung secara detil paling, progres hanya sekitar15-16 persen, seperti ada daerah hanya siap BaseCose-nya atau ada paret yang belum juga siap. Sementara namanya Multiyears dalamsistim rancang bangun tersebut harus mengeluarkan Quality Insurance, harus siap dalam bentuk per 1 kegiatan,”paparnya.
“Misalnya kegiatan tersebut mengaspal, harus siap dari Base Cose, drainase ataupun jembatannyasekalian. Progress capaian tidak bisa dihitung secara partisial saja atasseluruh kegiatan,” terangnya,
“Bayangkankalau semisalnya 33 persen dari Rp2,7 Triliun sekitar Rp630 milyar. Kalaumengaspal itu 1 kilometer sama dengan Rp6 Milyar, maka kondisi hari ini jalandi Sumut harusnya sudah kelar 100 kilometer. Pertanyaannya yang mana areal 100 kilometertersebut,” tandasnya.
Lebih lanjut Nezar Djoeli mengatakan, bahwa masih jelas diingatannya,Ismail Sinaga selaku Biro Keuangan pernah mengatakan kepada media akanmemberikan satu ekor Kerbau jika pengerjaan tidak selesai ditahun ini 33persen.
“Maka saya nyatakan kepada Ismail, tolonglah antarkan Kerbau itu ke PSI,” tukasNezar seraya minta Stop pembohonganpublik. Ubahlah menjadi pemerintahan yang bersih dan transparansi, agar jargonSumut Bermartabat benar-benar terjadi di Sumut,” pungkasnya.
Redaksi