Kitakini.news -KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting menerimakunjungan para tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan PenyelamatanKawasan Danau Toba (PP-DT) di ruangan kerjanya gedung dewan Jalan Imam BonjolMedan, Rabu (25/10/2023).
Haltersebut menyusul upaya pemerintah agar keluar dari pemberian sanksiKartuKuningyang diberikan olehUNESCOkepada Toba Caldera GlobalGeopark atauGeopark Kaldera Toba.
Diketahui,keputusan tersebut diberikan UNESCO melalui laman resminya unesco.org. Organisasi PBB itu memberikan kartu kuning lantaranminimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco GlobalGeopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Baskamimeminta agar seluruh pihak memberikan upaya maksimal, sehingga sanksi tersebutdapat dicabut.
"Bagisaya ini bukan pekerjaan main-main.Geopark Toba ini destinasi wisata dunia dan kita harus sebisa mungkinkeluar dari sanksi ini. Tak hanya itu, saya meminta kepada para tokoh di PDTTuntuk melakukan identifikasi masalah serta memberikan masukan kepadapemerintah," tegasnya.
Pantauanlapangan hadir pada acara tersebut, Mantan Anggota DPRD SU Sarma Hutajulu,Ketua PP-DT Wilmar Simanjorang, Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPemprovsu Zumri Sulthony, perwakilan Bappedalitbang Sumut serta tokohmasyarakat dan pegiat wisata Danau Toba.
Lebihlanjut politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, keberadaan Kaldera Toba harusmemiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
"Darisisi income, saya mau ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk kunjunganwisata ke seluruh spot wisata di sana," tambahnya.
Baskamimengatakan, pihaknya akan terus mendukung kemajuan pengelolaan Danau Toba. "Secara politik dan anggaran saya kiratidak perlu khawatir. Kita bersama-sama menginginkan Danau Toba menjadidestinasi kaliber dunia," ungkapnya.
Sementaraitu, Ketua PP-DT Wilmar Simanjorang mengatakan,pengelolaan geopark ini harus melalui solusi dari segala sisi.
"Darikelembagaan, badan pengurus ini harus semi independen. Sehingga tidak terjebakdalam alur birokrasi," ucapnya.
Badanpengelola, lanjut Wilmar harus menjadi lembaga berbasis komunitas. "Diisitokoh yang mampu membina komunikasi para kepala daerah di Kaldera Toba. Untuksisi pembiayaan, selain APBD juga ada CSR dari BUMN maupun swasta yangada," tambahnya.
Senadadengan Simanjorang, Tokoh Masyarakat pengawal Geopark Kaldera Toba, BudiSinulingga mengatakan geopark diwujudkan dalamtiga kerangka pembangunan.
"Pertamasoal edukasi yaitu masyarakat sebagai subjek,langkah konservasi baik geologi, flora dan fauna, juga langkahpeningkatan pendapatan masyarakat," imbuhnya.
Langkahtersebut, kata Budi, harus masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi limatahun serta berkelanjutan."Adanyaperlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keanekaragaman hayati,keragaman budaya," tambahnya.
Budimenuturkan, kondisi di lapangan masyarakat memerlukan edukasi terkait perilakudan kepedulian terhadap Kaldera Toba."Masyarakatkita harus lebih ramah turis, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan rasa memiliki," ungkapnya.
Takhanya itu, menurut Budi perubahan perilaku masyarakat akan berhasil dengan caradiskusi partisipatif yang difasilitasi oleh agent of change.
"Agentof change ini harus berbaur, tinggal bersama dengan masyarakat. Pola ini sudahpernah terbangun di Desa Sosor Dolok," ungkapnya.
Agentof change, menurut Budi merupakan masyarakat setempat dan dilatih oleh BadanPengelola.Budijuga berharap segala ikhtiar yang disampaikan melalui Ketua DPRD, dapat mendorong Pemprovsu bergerak lebih cepat."Kitamemberikan apresiasi setingginya kepada Bapak Ketua yang telah merespons cepatmasalah ini," jelasnya.
Dilain pihak, Kadis Kebudayaan danPariwisata Pemprovsu Zumri Sulthony mengatakan pihaknya terus melakukankoordinasi secara maraton kepada seluruh daerah di kawasan Danau Toba.
"Kitamengundang Bappeda, Dinas Pariwisata juga pemerintahan desa. Masalah yang kita bahas ini telah menjadiperhatian pusat baik Kemenparekraf dan Kementerian Investasi," tambahnya.
Zumrimengatakan, masukan dari PPDT akan dicatat dan akan ditindaklanjuti. Iaberharap nantinya Badan Pengelola tidak hanya berupaya keluar dari sanksiUNESCO melainkan terus melakukan pengembangan berkelanjutan.
"Kamiberterimakasih dan kita harapkan ke depan kita terus memperkuat koordinasi demikemajuan Danau Toba," pungkasnya.
Reporter: Heru Soesilo