Kitakini.news -Pemerintah ProvinsiSumatera Utara (Pemprovsu) terus berkomitmen menyelamatkan keuangan dan asset negaraatau daerah. Tak hanya itu, upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkanpenghasilan asli daerah (PAD).
Terkait hal itu, Pemprovsu memilikibeberapa fokus perhatian yakni mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasipajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajakpemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
"Pemprovsu berkomitmenmelakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara, maka dari itu,kita akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini," ujar PjGubernur Sumut pada Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Penyelamatan KeuanganNegara/Daerah di Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur,Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (26/10/2023).
Hassanudin menilai, koordinasi dansinergi sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik. Apalagi tahun 2024 banyak agenda besar yang akandilaksanakan sepanjang tahun.
"Koordinasi ini sangat pentingdilakukan, hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan adapelaksaaan Pemilu dan Pilkada serentak, Sumut juga menjadi tuan rumah PekanOlahraga Nasional XXI," ucap Hassanudin.
Disampaikan juga, beberapa hal yangmenjadi fokus perhatian Pemprovsu saat ini, diantaranya sistem pemerintahanberbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas,pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunanpengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Wakil Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Nurul Ghufron menyebutpenyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor dalam pencegahankorupsi.
"Yaitu perencanaan dan penganggaranAPBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah(APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dantata kelola dana desa," beber Nurul.
"Jika delapan area tersebut itubagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik," tambah Nurul.
Selain itu, Nurul mengharapkan, adaperbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Hal itudilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukankorupsi.
Sementara itu, Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting mengharapkan, koordinasilintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakanatau penyelenggara pemerintahan, dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga Sumutpun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.
"Bila korupsi dicegah, dapatdipastikan Sumut dapat menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi,mengingat Sumut juga memiliki potensi investasi yang besar," kata Baskami.
Turut hadir pada kesempatan tersebutperwakilan Forkopimda Sumut, bupati/walikota se-Sumut dan OPD Pemprov Sumut.
Redaksi