Kitakini.news - Pemerintah didesak untuk segera membayar utang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp16 Triliun. Sebab, beban utang yang terus bertambah akan dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga pangan di Tanah Air.
"Utang pemerintah mengganggu Cashflow Bulog. Kita tahu pada 2024 mendatang Bulog masih harus impor 2 juta Ton dan ini butuh uang sebesar Rp22 Triliun lagi. Jadi, bagaimana Bulog bisa memiliki Cashflow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama," cetus Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Harris Turino di Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Harri menjelaskan, utang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan Beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
"Tertundanya pembayaran hutang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi mengatakan pihaknya saat ini meyarankan skema pembayaran diawal, agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi. Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.
"Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar didepan. Karena secara laporan keuangan Bulog tidak dibebankan bunga dan secara APBN tidak terbebani beban bunga yang kita tagihkan juga ke pemerintah," pungkasnya.