Kitakini.news - Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan setiap daerah di Indonesia. Bukan hanya di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kepulauan Nias, sampai saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia khususnya yang masuk dalam kategori 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) yang belum tersentuh ketersediaan listrik yang harusnya disediakan oleh pemerintah.
"Mengenai untuk ketersediaan listrik, sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum tersentuh listrik, termasuk di Pulau Nias. Dan harus pemerintah sudah menyediakan. Di era serba digital ini, jangan ada lagi daerah yang belum tersentuh listrik," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Rachmat Gobel di Jakarta, Senin (13/11/2023).
Hal ini dikatakan Rachmat Gobel merespon aspirasi masyarakat Pulau Nias yang diwakili Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan (Dapil) Sumut 8, Pdt Berkat Kurniawan Laoli yang beraudiensi dengan Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Komisi VI yakni Martin Manurung.
Pada pertemuan tersebut Berkat Laoli mengatakan sebanyak 86 desa di Pulau Nias belum ada listrik, padahal Indonesia sudah merdeka selama 78 Tahun.
"Dan kita berharap kepada Pimpinan DPR-RI dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengentaskan persoalan listrik di 86 desa yang ada di Pulau Nias," imbuh Berkat.
Selain persoalan listrik, Berkat Laoli juga menyampaikan persoalan belum terpenuhinyya akses transportasi baik laut maupun udara yang merupakan penunjang perekonomian, pariwisata dan sektor lainnya di Pulau Nias yang masuk dalam daaftar daerah tertinggal.
"Persoalan transportasi udara ini sangat dikeluhkan masyarakat. Sebab, harga tiket yang sangat tidak masuk akal yakni mencapai Rp1.600.000 untuk sekali penerbangan. Dan ini sangat memberatkan serta menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Pulau Nias baik itu untuk berwisata maupun berbisnis," beber Berkat Laoli.
Menanggapi keluhan yang disampaikan Berkat Laoli, Rachmat Gobel berjanji DPR-RI akan mendorong pemerintah khususnya kementerian/lembaga terkait agar dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T utamanya pada sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi lainnya. Sebab, permasalahan belum tersedianya akses listrik juga berpengaruh pada berbagai sektor.
"Saya akan membahas ini dengan kementerian terkait, baik itu BUMN dan juga maupun dengan perusahaan yang terkait seperti PLN dan juga Kementerian ESDM. Bahkan mungkin saya akan bahas juga dengan kawan-kawan di Komisi XI maupun Komisi VI, bahkan mungkin Komisi VII. Saya akan bahas soal ini terkait dengan listrik, karena ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus segera diwujudkan," pungkasnya. (**)