Kitakini.news - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Benny Sihotang menyebut bahwa Gubernur Sumutharus bertanggungjawab atas belum tuntasnya pelaksanaan kegiatan proyek tahun jamak (Multiyears) senilai Rp2,7 triliun.
Hal ini dikatakan Benny saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadis Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Marlindo Harahap dan jajaran termasuk kontraktor PT Waskita Karya yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono.
Hadir pada RDP tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, Anggota Komisi D DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar, Dimas Tri Aji dan Yahdi Khoir di ruang rapat Komisi D DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (8/1/2024).
Dalam pemaparannya, Benny mengaku kecewa karena progres dan realisasi pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis Sumut, yang dikenal sebagai Proyek Multiyears senilai Rp2,7 triliun, belum selesai sampai dengan waktu yang telah ditentukan yakni Desember 2023.
Benny juga menjabarkan bahwa lokasi proyek ini tersebar di 32 kabupaten/kota di Sumut, dengan tipe proyek Design & Build Lumpsum Price, Multiyears tiga tahun anggaran 2022-2024 berupa peningkatan jalan sepanjang 450 Kilometer, jembatan rangka baja, jembatan beton, pekerjaan box culvert dan lain-lain.
"Ini sudah Januari 2024, sesuai kontrak harusnya selesai 2 Desember 2023 dan rampung, namun dibeberapa daerah masih jauh dari progresnya, dan bahkan masih ada 22 ruas jalan lagi yang belum dikerjakan. Kita khawatir Proyek Multiyears ini tak tuntas-tuntas," cetusnya.
Bahkan kontrak pekerjaan proyek tersebut sudah diperpanjang 31 Desember untuk penambahan kerja selama 210 hari ke depan.
"Dan saya minta Gubernur harus tanggungjawab jika masih belum tuntas juga," kata Benny dengan nada tinggi.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD SumutAbdul Rahim Siregar yang dengan dengan nada tinggi menyebut Proyek Multiyears ini tidak becus dan telah menciderai proyek kebanggaaan Sumut.
"Saya juga menyebut orang yang mengundurkan diri dalam proyek ini adalah pengecut," ketus Abdul Rahim yang menyebut tentang Kadis PUPR Marlindo mengundurkan diri dengan alasan kesehatan beberapa waktu lalu.
Abdul Rahim juga menegaskan pekerjaan proyek ini dengan dana triliunan rupiah yang merupakan proyek kebanggaan Gubsu Edy Rahmayadi belum juga kunjung tuntas, termasuk di Dapil VII yang mencakup Tabagsel.
"Apa yang mau saya ceritakan kepada masyarakat di Dapil saya, kalau kerjaan ini tak beres, padahal uangnya uang rakyat," tukas Politis PKS ini.
Wakil rakyat dari Fraksi PKS ini juga meminta rapat tidak usah dilaksanakan jika tidak dihadiri oleh Sekda Arif Tri Nugroho.
Masih kata Abdul Rahim, bahwa dirinya akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemui adanya persekongkolan dalam proyek tersebut.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Marlindo Harahap yang hadir dalam RDP tersebut mengatakan, Proyek Multiyears ini tetap jalan sesuai dengan kontak.
Berkaitan dengan pengunduran dirinya, Marlindo menyebut hal itu berkaitan dengan kondisi kesehaannya.
"Kita masih terus optimis dan tetap ingin menuntaskan proyek yang murni untuk kebutuhan masyarakat Sumut ini, sesuai kontrak," imbuh Marlindo. (**)