Kitakini.news – Komisi IV DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendorong Kementerian Kelautandan Perikanan (KKP) agar membuat skema perubahan paradigma kelautan gunapeningkatakan kesejahteraan nelayan.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Dedi Mulyadi,kesejahteraan nelayan itu terutama terkait tempat tinggal yang bersih dan layakhuni serta kampung laut.
Sebab, lanjut Dedi, sejauh ini sanitasi lingkungan kampunglaut bagi nelayan buruk dan belum tersedianya kredit perumahan murah bagi paranelayan.
“Diseluruh area nelayan kita, sanitasi lingkungannya buruk,rumah-rumahnya tanpa toilet, ada satu rumah diungsi oleh enam keluarga, ditambah lagi juga kepemilikan tanahnya juga tidak ada. Sehingga ketika terjadipembangunan bisnis tambak udang, bisnis bandeng, kemudian merusak ekosistempantai, apa yang terjadi setelah mereka bisnisnya ditinggalkan? abrasi terjadi,apa yang hilang? Kampung-kampung nelayan tenggelam,” beber Dedi di Jakartaseperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (18/1/2023).
Dedi menilai, Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) lebih banyak berfokus pada wilayah daratan, sedangkan kemampuan KKPsangat terbatas pada aspek-aspek penanganan bencana di daerah pantai.
“Saya katakan tidak ada salahnya KKP itu membentuk satu Dirjenyang khusus menangani infrastruktur. Agar infrastruktur laut kita terbenahidengan baik. Agar kita kunjungan ke mana-mana tidak itu-itu juga usulannya,pengerukan, abrasi pantai seperti itu saja tidak pernah berakhir. Nah ini harussegera ditangani,” tandasnya.
Dedi juga menjelaskan, saat ini daya jelajah para nelayanjuga semakin terbatas seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Nelayan tidak bisa lagi menjangkau ikan-ikan besar di tengah laut, jangkauannyahanya di pinggir-pinggir karena kemampuan operasionalnya dan kapalnya terbatas.
Sehingga, lanjutnya, dalam jangka panjang, kalau pemerintahtidak melakukan perubahan dalam manajemen penanganan kelautan, maka suatu saatnanti yang menangkap ikan di Indonesia hanya orang-orang kaya.
“Hanya orang-orang punya modal atau bisa jadi suatu saatnanti yang berbisnis ikan di Indonesia, yang melakukan penangkapan danpengolahan adalah semuanya kapal-kapal asing. Itu akan terjadi karena apa?karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib yang dimiliki,” tegasnya.
Untuk itu, sambung Dedi, KKP perlu membuat skema yang mulaimengarah pada perubahan paradigma kelautan. Harus mengarah pada sebuah rencanabesar yang mengubah nasib para nelayan di Indonesia dengan berbagai skema dankebijakan yang lebih memadai.
“Jadi angka Rp6 triliun (anggaran KKP di tahun 2023) bagisaya nggak ada arti dibanding luasnya kelautan kita. Ditambah lagi juga programkita misalnya tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayankita tidak terlindungi di rumahnya karena rumahnya sudah rata-rata tidak layakhuni,” bebernya.
Disisi lain, masih kata Dedi, di daerah daratan danindustri banyak dijumpai perumahan layak huni dengan harga murah bahkan tanpaDP (down payment/uang muka) yang berbanding terbalik dengan nasib paranelayan yang bahkan tidak dijumpai kredit rumah para nelayan.
Sehingga dirinya berharap, KKP mulai mengarahkan agar nasibnelayan di Indonesia mulai berubah. Hal itu dengan cara memiliki area kampungyang bersih, rumah yang memadai, perahu atau kapal yang daya jelajahnya tinggi,serta kemampuan keuangan mereka untuk bisa berlayar dengan baik dengan biayayang cukup.
“Itu saja pesan dari saya. Sehingga, di laut kita jayaharus tetap berjaya selamanya. Karena kalau kita tidak mengubah paradigmaberpikir tentang kelautan, maka makin lama kita akan makin miskin di negerikita sendiri,” pungkasnya.
Redaksi