Kitakini.news– Jhonny G Plate membantah informasi yang menyebut dirinya mundur darijabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Mengingatinformasi terkait dengan tuguas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredarluas dimasyarakat, khususnya di Media Sosial (Medsos), maka dapat kamisampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yangdipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju,” ujarJhonny kepada wartawan, melansir dari Republika.co.id, Kamis (5/1/2023).
Namun demikian, Johnny menyerahkanseluruh keputusan terkait jabatan menterinya kepada Presiden Joko Widodo.Termasuk jika akan mencopotnya dari jabatan menterinya.
"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubahatau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatifPresiden sesuai Konstitusi Indonesia," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdemini juga mengatakan, setiap partai politik akan telah memahami hak dankewenangan presiden dalam perombakan kabinet, termasuk NasDem.
"Setiap parpol di Indonesia memahami, memaklumi danmenjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut. Marilah kitabersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepadamasyarakat terlebih dahulu harus dikonformasi agar akurasinya dapatdipertanggung jawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," paparnya.
Sebelumnya, isu tentang rencanamundurnya Menkominfo berembus usai Presiden Jokowi beberapa kali mengisyaratkanakan melakukan perombakan kabinet.
Selain itu, isu mundurnya Johnnyjuga semakin kencang setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus(Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka perkara dugaan korupsiproyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS)di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (4/1/2022), di manasalah satunya adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTIKementerian Komunikasi dan Informatika.
Seusai meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia2023 di Jakarta, Senin (2/1/2022), Jokowi kembali merespons pertanyaan wartawanterkait rencanaya me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Ia meminta agar masyarakatmenunggu pengumuman resmi reshuffle tersebut. "(Reshuffle)Tunggu aja. Ditunggu aja," ujar dia singkat kepada wartawan.
Seiring wacana reshuffle kabinet olehJokowi, elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin gencarmelancarkan serangan-serangan kepada menteri Jokowi dari Partai Nasdem.Diketahui, hubungan PDIP merenggang dengan NasDem seusai partai yang dipimpinoleh Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden(capres) mereka untuk 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan,evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju bukan dalam rangka membuat gaduh.
Menurutnya, pernyataan terhadapMenteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang merupakan kader PartaiNasdem merupakan bentuk evaluasi.
"Yang disampaikan oleh PDI Perjuangan adalah hal-halyang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kamimenerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pascapengumuman Anies Baswedanoleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada diDPR," ujar Hasto di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (3/1/2022).
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligusanggota Komisi IV DPR Djarot Syaiful Hidayat juga mengevaluasi dua menteriPartai Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Menteri Pertanian (Mentan)Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) SitiNurbaya Bakar. Bahkan menurutnya, seharusnya keduanya mundur dari KabinetIndonesia Maju.
"Itu lebih gentle (untuk mengundurkandiri). Ya sebab apa? Sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakanPak Jokowi, termasuk yang disampakkan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,"ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).
Dalam mengevaluasi menterinya, ia melihatnya berbasiskinerja. Namun partai tempat kedua menteri tersebut bernaung juga menjadipertimbangan, mengingat Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagaibakal capres yang kerap disebut sebagai antitesa Presiden Jokowi.
Redaksi