Kitakini.news -Partisipasi perempuan dalam kontestasi pemilu 2024 masih rendah, belum mencapai target ideal 30 persen.
Sederet masalah menjadi alasan yang melingkari hal itu, di antaranya minimnya dukungan keluarga, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang marak dilaporkan.
Hal ini diungkapkan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dimana menurutnya perempuan dianggap kurang kompetitif dalam melakukan upaya pemenangan pemilu, untuk mengumpulkan suara sebagai partai, karena suara terbanyak mendapatkan kursi adalah laki-laki.
"Ini menjadi catatan cukup ngenes, karena KPU juga sampai sekarang belum mengubah aturan pembulatan ke bawah bagi jumlah representasi bakal caleg perempuan di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023," sorotnya, dalam siaran pers kegiatan agenda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Senin (22/1/2024).
Kenyataan ini sejalan dengan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2023 yang menyebutkan Indonesia masih menghadapi krisis kesetaraan gender, mendekati peringkat terendah yakni posisi ke-92 dari 146 negara. Berada di bawah Timor Leste dan Filipina, skornya di angka 0,697.
Secara rinci, kesenjangan gender dan perempuan tertinggi tercatat di pemberdayaan politik, nilainya hanya 0,181.
Selain itu perempuan juga dihadapkan dengan beban ganda saat menjadi ibu, menjalani proses kampanye sambil memberikan kebutuhan bagi anak, khususnya bayi baru lahir.
Termasuk tak tersedianya fasilitas daycare dan ruangan laktasi yang terbatas.
"Beban kerja domestik-nya dia di bawah mengikuti, sudah selesai belum masaknya? Anaknya dikasih makan belum?" bebernya.
Kenyataan ini disebutkan Titi 'melanggengkan' posisi wanita tidak cocok berada di dunia politik yang dinilai keras dan jauh dari keyakinan kultur selama ini.
"Caleg perempuan bukan dinilai dari visi misinya, tetapi ada celetukan fotonya seksi juga," sentil Titi.
Justru ini yang menjadi problem, ketika harus melakukan langkah-langkah pemenangan tetapi berbenturan dengan sistem yang melarang pelibatan anak dalam kampanye. Oleh karena itu pinta Titu, dalam konteks politisi yang punya anak, KemenPPPA harus memberikan atensi khusus.**