Kitakini.news - Peran masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sangatlah penting, sebab melalui hak suara pemilih nantinya dihasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan.
Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Muttaqin Harahap SH MH ketika menggelar Coffee Morning bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut), di ruang kerjanya, Lantai II, Gedung Kejari Medan, Jumat (26/1/2024).
"Guna mengawal terjaganya amanah dalam memilih pemimpin bangsa, diperlukan partisipasi masyarakat secara antusias agar hasil yang diperoleh nantinya pun dapat mewakili suara bangsa Indonesia," kata Muttaqin Harahap.
Menurut mantan Asintel Kejati Banten itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat dapat menyukseskan Pemilu 2024. Sebab, pesta demokrasi itu bukan hanya untuk PNS dan ASN, melainkan untuk semua masyarakat Indonesia.
"Jadi gunakan hak pilih kita. Semua yang punya hak suara, haruslah untuk menggunakan haknya. Satu suara ini untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan, bukan untuk satu tahun ke depan," ujarnya.
Muttaqin juga berpesan kepada masyarakat khususnya Kota Medan, agar tidak menimbulkan keributan walaupun memiliki perbedaan pilihan. "Biarlah berbeda pilihan, karena itu hal biasa, tapi jangan sampai kita ribut. Perbedaan itu tidak harus memisahkan," sebut mantan Kajari Langkat itu.
Selain itu, mantan Kajari Kota Sorong tersebut mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan untuk memberikan waktu kepada karyawannya agar dapat menyalurkan hak suaranya. "Kita juga mengimbau kepada pemilik perusahaan untuk memberikan waktu kepada pegawainya agar bisa mencoblos," sebutnya.
Ia juga berharap agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat hadir ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, untuk menggunakan hak suaranya. "Harapannya di tahun ini, tinggal datang ke TPS aja, kalau bukan kita yang milih, siapa lagi," ajaknya.
Selain itu, pria kelahiran Padang Sidempuan tersebut juga menegaskan netralitas jaksa dan pegawai di Kejari Medan pada Pemilu 2024 harga mati. "Perintah pimpinan hingga jajaran paling bawah itu tegak lurus. Netralitas kejaksaan maupun pegawai itu harga mati tidak ada keberpihakan. Jika tidak netral akan ditindak tegas," pungkasnya.