Kitakini.news - Seolah-olahpemersatu, Politik Identitas kerap sekali digaungkan oleh oknum-oknum yangberkuasa dalam roda pemerintahan, namun pada kenyataannya menjadi sumberperpecahan dalam perpolitikan di Indonesia. Apa sebenarnya Politik Identitasitu? mengapa menjadi isu sentral ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)?
Di Indonesia, Politik Identitas lebih terkait denganetnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakiliumumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Politik Identitaskerap dijadikan strategi menjelang kontestasi politik untuk saling menjatuhkan.
Politik Identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidakberidentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentusaja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalampemerintahan negara, khususnya dalam ranah Pemilu maupun Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada).
Agnes Heller seorang pakar politik dari Hongariamenggambarkan Politik Identitas sebagai politik yang difokuskan pada suatupembedaan, di mana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan,toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya memunculkanpola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya PolitikIdentitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politikisu lingkungan), dan perselisihan etnis.
Sementarapendapat Klaus Von Beyme (1934) seorang ilmuwan politik Jerman yang merupakanProfesor Emeritus Ilmu Politik di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UniversitasHeidelberg menganalisis karakter gerakan Politik Identitas dalam tiga tahapperkembangan: (1) Tahap Pra-Modern yakni terjadi mobilisasi idelogis oleh paraelite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yangbaru; (2) Tahap Modern yakni terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas danpartisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuanpada pembagian kekuasaan; (3) Perkembangan Postmodern, munculnya gerakanberasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatanindividual, dan tidak ada satu kelompok yang dominan. Pola aksi dan kegiatannyaberdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan finalnya. Dalamsituasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politikperbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompokterpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.
Politik Identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnyadihilangkan dalam demokrasi. Sebab, penjabaran dari identitas politik yangdianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik Identitas merupakankonsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan(difference) sebagai suatu kategori utama. Seperti pembentukan aliansi politikberdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latarbelakang dan menjadikonsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjaminkebebasan. Akibatnya, hasil dari Politik Identitas berbahaya bagi stabilitasnegara, karena dapat memicu konflik antar umat dan persoalan kenegaraan.
Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa nilai keragaman diIndonesia akan sangat dipertaruhkan, dan benturan-benturan akan terusberkembang di kalangan masyarakat. Kecenderungan Politik Identitas telahmendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsaIndonesia sendiri.
Lalu, bagaimana Politik Identitas ini bisa diminimalisir?
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat ‘darirakyat dan untuk rakyat’, dan Pemilu menjadi wadah dalam mencari sosok pemimpinyang dapat mewakili aspirasi rakyat. Pemilu merupakan pesta demokrasi yangrutin diadakan di Indonesia tiap 5 tahun sekali. Setiap tahapan Pemilu selaluada fenomena masing-masing. Namun yang kerap kali sering terjadi adalahfenomena hoaks dan Politik Identitas. Hoaks dilakukan oleh pengguna internet.Berdasarkan data dari kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 170 juta dari260 juta penduduk Indonesia memiliki handphone, hampir 50% merupakan generasimilenial. Dari data dewan pres ada lebih kurang 800 ribu situs penyebar Hoaksmerajalela menjelang Pemilu. Mengapa demikian? Apabila di telaah lebih dalam,penyebaran Hoaks disebabkan oleh budaya masyarakat yang cepat terpengaruhisu-isu tidak benar tanpa butuh mengklarifikasi kebenarannya. Selain itu, bibitHoaks lahir akibat dari rasa kecemburuan yang mendalam, iri, dengki, sifatingin menjatuhkan lawan dan terlihat menjadi yang terbaik alias pencitraan.
Integritas politik di Indonesia masih jauh dari katasempurna, hingga ada paradigma yang selalu menganggap bahwa politik itu adalahtata cara yang digunakan oleh oknum tertentu untuk memuaskan kepentinganpribadi dan menjadikan masyarakat sebagai suatu jalan hanya untuk memperolehhasil. Bagaimana cara meminimalisir opini demikian? Hemat penulis, AdalahPancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam meredam PolitikIdentitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya cerminan kehidupan yangmenjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan,berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Bangsa Indonesia sebagaibangsa yang Pancasilais harus di perkokoh kembali di dalam hati seluruh rakyatIndonesia, sebab Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul seluruhperbedaan, dan memfilter isu-isu ras, suku, dan agama, sehingga pancasilaberperan penting dalam meminimalisir Politik Identitas menjelang Pemilu 2024.
Sebagai bangsa yang Pancasilais, hal-hal yang harusdilakukan untuk menghindari perpecahan akibat Politik Identitas adalah (1)Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama,ras, dan adat istiadat, (2) Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan,dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi, (3) Tidak melakukandiskriminasi pada siapa pun. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri danidentitas nasional merupakan kunci pemersatu bangsa dan negara Indonesia serta jembatankokoh untuk menghubungkan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Jika itu semuadiamalkan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan sulit terpengaruh hal-halnegatif.