Kitakini.news - Para oknum guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) yang menyampaikan pesan kritik meminta Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dinilai sedang kehilangan gagasan cerdas dan kurang kerjaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut, Muhri Fauzi Hafiz di Medan, Rabu (7/2/2024).
"Kita sangat menyayangkan para oknum guru besar tersebut seperti 'preman intelektual' yang seakan tidak paham dengan mekanisme penyampaian pesan yang baik dan benar kepada sosok kepala negara dan kepala pemerintahan yang masih aktif seperti Pak Jokowi," ujar Muhri Fauzi.
Menurut Muhri, Bangsa Indonesia sudah masuk di penghujung waktu di mana rakyat akan mengambil keputusan untuk memberikan hak suaranya. Seharusnya kondisi ini bisa dipahami oleh para oknum guru besar USU tersebut sebagai kondisi yang kondusif.
Sebab, lanjutnya, rakyat diberikan kebebasan berpikir, bukan diintervensi dengan pesan yang seakan sudah direncanakan untuk memprovokasi, menyatakan seakan-akan Pemilu 2024 ini sebagai Presiden Pak Jokowi tidak netral.
"Semestinya secara kelembagaan, USU harus menegur para oknum guru besar tersebut, yang seakan membawa nama USU karena penyampaian pendapat yang mereka sampaikan di dalam kampus USU," tandasnya.
Sebelumnya, guru besar, dosen dan alumni USU menyuarakan Gerakan Moral terkait kondisi sosial politik Indonesia menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mereka mengkritik kondisi demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang semakin tercabik-cabik.
Pernyataan sikap Gerakan Moral itu sendiri dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Teknik USU Nurlisa Ginting. Mereka berharap agar poin-poin yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.
"Kami para guru besar dan alumni USU meminta kepada Presiden RI beserta seluruh jajarannya untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Nurlisa Ginting di Gedung Pancasila Kampus USU di Medan, Senin (5/2/2024)
Kemudian, mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur, dan adil serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. (**)