Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga tak sependapat prihal adanyawacana melegalkan politik uang (Money Politic) pada Pemilihan Umum (Pemilu).Sebab, hal itu bisa merusak bahkan menghancurkan moral bangsa.
"Politik uang kalau misalnya disetujuinanti, justru merusak bahkan menghancurkan moral bangsa," tegas Zeirakepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Sabtu (18/5/2024) malam.
Hal ini dikatakan Zeira Salim meresponusulan Anggota Komisi II DPR-RI DARIFraksi PDI Perjuangan Hugua yang mengusulkan agar praktik politik uang dalamkontestasi pemilu dilegalkan.
Menurut Hugua, Money Politics seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannyadalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Hal tersebut Hugua sampaikan dalam rapatbersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR-RI di Jakarta, Rabu(15/5/2024).
Zeira menjelaskan, untuk mencegahpraktik politik uang, sebaiknya aturan Pemilu yang diperketat, khususnya olehBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Regulasi dan sistem Pemilu perludievaluasi guna memenimalisir politik uang," imbuhnya.
Menurut Politisi Partai KebangkitanBangsa (PKB) ini, sistem politik dan regulasi perlu dievaluasi secara periodebahkan perlu diubah, untuk mencegah praktik uang di Pemilu.
"Salah satu pointnya, yakni denganmemperketat dan membuat sistem yang tidak memberikan masuk politik uang,"cetusnya.
Masih kata Zeira, masyarakat Indonesiatidak boleh menyerah atau putus asa melawan politik uang, bukan pula dengancara melegalkan politik uang."Politik uang juga diyakini akanmelahirkan pemimpin yang korup dan tidak bermoral," tandasnya.
Seharusnya, lanjut Zeira, yang perludicermati adalah pendidikan politik yang selama ini tidak masif dilaksanakan.
Zeira juga mengimbau kepada pesertapemilu harus benar-benar membawa ideologi partainya melalui adu gagasan danpemikiran, dan kepada penyelenggara pemilu harus diisi orang-orang yangkredibel. (**)