Kitakini.news -Sebagai catatan kecil, Tapanuli Utara (Taput) merupakankabupaten di Indonesia yang indikator perekonomiannya selamat dari dampakpandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
Fasilitas pemerintah pusat berupa pinjaman dana PemulihanEkonomi Nasional (PEN) ikut berperan untuk itu.
Dr Nikson Nababan, Bupati Taput periode 2014-2024, mengatakankepada wartawan di Medan, Kamis (6/6/24), bahwa dana PEN saat itu memangmenjadi satu penyangga stabilisasi perekonomian Taput dalam terpaan pandemi.
"Taput, waktu itu juara 3 nasional penanganan Covid-19,dapat hadiah dari pusat. Kemudian, ada dana PEN yang dikucurkan kedaerah-daerah yang punya prestasi dan keuangan bagus melalui PT Sarana MultiInfrastruktur (PT SMI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," jelasnya.
Kabupaten Taput yang ketika itu sudah memperoleh predikatkeuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut, lanjut bupatidua periode yang saat ini salah satu bakal calon (Balon) Gubsu, beruntungmemperoleh dana PEN sebesar Rp319.206.190.801 tahun 2020 dan Rp70.226.856.862tahun 2021.
"Kita (Pemkab Taput – red) memang terbantu adanya danaPEN. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan positif 1,5 % walaupun adaperlambanan namun hampir semua daerah di Sumut pertumbuhanya minus. Dampak positifpaling dirasakan pada tahun 2023, di mana kemiskinan dan pengangguran berkurangwalaupun jumlah penduduk bertambah, serta kesenjangan sosial menipis,"tuturnya.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angkakemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara menurun yakni dari 9,72 persen tahun2021 turun menjadi 8,93 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi 8,54 persentahun 2023.
Begitu juga tingkat pengangguran terbuka menurun dari1,54 persen tahun 2021 menjadi 1,07 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi1,03 persen tahun 2023.
Menurutnya parameter kemiskinan dan pengangguranberkurang di dalam pertumbuhan penduduk yang bertambah merupakan indikatorsangat positip dan mungkin tidak banyak daerah di Indonesia yang mencapaiparameter ini.
Banyak daerah yang meminjam dana namun dampaknya kurangterasa. Namun Taput berhasil, kemiskinan dan pengangguran berkurang saatpandemi.
Nikson memaparkan awalnya informasi kepada pihaknya danaPEN bukan pinjaman, melainkan dikucurkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Namun ketika pencairan atau setelah vendor berjalan, dalam rapat dengan KementerianKeuangan dan PT SMI, dana ini dibuat menjadi pinjaman, meski tidak dikenakanbunga.
Nikson mengatakan PT SMI dan Kemenkeu menyatakan danaalokasi umum (DAU) Taput akan ditambah untuk membayar pinjaman PEN itu.
"Memang betul ditambah, namun pengeluaran Pemkab dari DAUitu juga bertambah akibat beban baru lainnya, seperti untuk P3K, sehinggadihitung dengan pengembalian dana PEN, Pemkab tidak sanggup dan tetap jugaterpaksa dilakukan rasionalisasi dan refocusing," jelasnya.
Tentang detail pinjaman, Nikson merincikan bahwa jumlahpinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp319.206.190.801 dimana tidak dikenakan bunga,namun hanya dikenakan biaya provisi 1 persen diawal pinjaman sebesarRp3.192.961.908 serta biaya pengelolaan sampai dengan akhir pinjaman sebesarRp3.360.152.790.
Adapun pembayaran pokok pinjaman dilakukan melalui pemotongan DAU olehKementerian Keuangan sebesar Rp4.433.419.671 setiap bulan dimulai Januari2023," jelasnya.
Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp70.226.856.862, dimanapembayaran pokok, bunganya, biaya pengelolaan dan biaya provisi dibayarkan dariAPBD Kabupaten Tapanuli Utara. Total bunga yang harus dibayarkan sampai denganakhir pinjaman sebesar Rp10.793.729.849 dan biaya pengelolaan sebesar Rp460.459.687serta biaya provisi dibayarkan di awal pinjaman sebesar Rp702.268.569.
Adapun pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.1.300.497.453 dibayarkan setiap bulan dimulai Juni 2022 dan untuk pembayaranbunga disesuaikan pembayarannya sesuai dengan tagihan dari PT. SMI (tiapbulan).
Sehingga apabila ditotal keseluruhan utang PEN Tahun 2020dan PEN Tahun 2021 adalah sebesar Rp407.941.720.466.
Lebihlanjut disampaikan bahwa Pemerintah KabupatenTapanuli Utara juga tetap berupaya untuk bermohon kepada pemerintah pusat agardiberikan keringanan atas pinjaman PEN Tahun 2020 melalui Surat Bupati Nomor910/0896/5-2.1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 hal Permohonan Pemutihan/Penghapusan Pembayaran Pinjaman PEN Tahun 2020.
"Jadi sudah dua kali saya menyurati Menteri Keuangan agardana PEN tidak perlu dipulangkan karena telah dimanfaatkan dan berhasil sebagaipenyangga pemulihan ekonomi atau jika dipulangkan maka DAU harus ditambahkandengan perhitungan-perhitungan rinci untuk kemampuan mengembalikan dana PENtersebut," jelasnya.
Adapun yang menjadi landasan hukum pinjaman dimaksudyaitu PMK Nomor 105/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untukPemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMKNomor 43/PMK/07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK 105/PMK/07/2020 tentangPengelolaan Pinjaman PEN.