Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SumateraUtara (DPRD Sumut) Hendro Susanto mengatakan, teguran Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Walikota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Simalungun danMandailing Natal (Madina), terkait belum dituntaskannya penyaluran dana Hibah Pilkada2024, harus disikapi secara serius dan ditindaklanjuti.
"Seharusnya (belum terealisasinya dana HibahPilkada) tidak boleh terjadi dan ini harus disikapi serius untuk kemudianditindaklanjuti," tegas Hendro kepada wartawan di Medan, Rabu (10/7/2024).
Hal ini dikatakan Hendro merespon keterangan MendagriTito Karnavian pada Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024, di Regale ConventionMedan, Selasa (9/7/2024).
Disebutkan Mendagri, masih banyak Pemda di wilayahSumatera yang belum 100 persen menyalurkan dana Hibah Pilkada melalui Naskah PerjanjianHibah Daerah (NPHD) ke KPU, Bawaslu dan dana pengamanan ke TNI dan Polri.
Diantaranya yang belum keseluruhan merealisasikanNPHD, adalah Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Simalungun, dan MandailingNatal. Hal itu sebagimana data yang disampaikan Mendagri per 8 Juli 2024.
Adapun rinciannya, Pemko Medan misalnya barumerealisasikan Rp32,87 Miliar ke KPU dari total dana hibah Rp82,16 Miliar. Kemudianke Bawaslu terealisasi Rp10,18 Miliar dari total Rp25,45 Miliar.
Menyikapi hal itu, Politisi muda PKS ini mengatakanKesbangpol Kota Medan seharusnya ngotot menyampaikan progress report-nya kepadaWalikota Medan, agar segera dituntaskan NPHD untuk KPUD Bawaslu dan pengamanandi Kota Medan.
"Kita juga menghimbau kepada KPU Kota Medan agarmelibatkan rekan jurnalis dari media cetak, online, televisi dalammensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Medan. Kita berharap Pilkadaserentak bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, dan dapat menghasilkankepala daerah yang peduli dan berpihak pada masyarakat," tegas Hendro.
Di sisi lain, Hendro mengapresiasi BKAD Sumutmelalui Kesbangpol Sumut yang telah menuntaskan anggaran KPUD, Bawaslu dananggaran untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024.
Hendro menjelaskan, anggaran Pilkada KPUD Sumutsebesar Rp705 Miliar, Bawaslu Rp223 Miliar dan unsur pengamanan Rp49,9 Miliar (Polri)dan Rp22 Miliar (TNI). Pembayaran tahap 1 diakhir tahun 2023 telah dibayarsebesar 40 persen dan sisanya 60 persen sudah dibayar Juli 2024.
"Kami mengapresiasi Kesbangpol Sumut yang ataskinerja Kabid Poldagri Kesbangpol Sumut Prama Sembiring, yang luar biasamenuntaskan NPHD untuk KPUD Sumut Bawaslu dan pihak pengamanan," pungkasnya.(**)