Kitakini.news - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sama sekali tidak menyebut Sumatra Utara (Sumut) sebagai provinsi di Sumatra yang rawan terkait pelaksanaan pilkada.
Dengan kata lain, sang Menko menganggap Sumut aman. Provinsi paling rawan terkait pelaksanaan pilkada malah Sumatra Barat (Sumbar)
Melansir berbagai sumber, Kamis (11/7/2024), penuturan Hadi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang disusun Bawaslu.
"Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat," kata Hadi.
Setelah Sumbar, Hadi menyebut wilayah di Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian.
"Permasalahan IKP tertinggi di Sumatera Barat masuk aspek apa? Apakah penyelenggara, kontestan, atau partisipasi," kata Hadi.
IKP merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan pilkada agar segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi.
Selain itu Hadi meminta penyelenggaraan pilkada di Aceh juga diperhatikan sebab provinsi itu memiliki kekhususan. Aceh diketahui memiliki partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah.
"Pencegahan dan pengawasan efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada yang terjadi serta mampu ciptakan peringatan diri untuk persempit tindak pidana pilkada," pungkas Hadi.*