Kitakini.news -Guna memantapkan target pembangunan dalam kondisi makro ekonomiyang baik dan dilakukan selaras dalam kondisi aman dan tertib, diperlukan caramewujudkan "Sumut mantap dan Harmoni" sebagai aksi nyata untuk percepatanpembangunan daerah.
Untuk mencapai hal itu, kata Penjabat Gubernur Sumatera Utara(Pj Gubsu), Agus Fatoni, terdapat sejumlah program prioritas guna mewujudkan 'SumutMantap dan Harmoni", diantaranya sukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-SumutTahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak,pengendalian inflasi, penurunan pravelensi stunting, penurunan angka kemiskinanekstrem, penanggulangan bencana dan penanganan penyalahgunaan Narkoba.
Menurut Fatoni, ini merupakan bagian dari 111 indikatorkeberhasilan Pj Gubsu yang menjadi tuntutan Pemerintah Pusat. Untuk itu, dibutuhkangerakan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi target-targettersebut.
"Perlu dilakukan kerjasama dan sinergi semua pihak, mulaidari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda,instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, bergerakmembangun serentak dan membangkitkan kebanggaan sebagai warga Sumut," paparnyadi Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Fatoni mengungkapkan, bahwa terdapat perubahan signifikanterkait inflasi di Sumut selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubsu, yaitu dari4,26 persen pada bulan Mei menjadi 3,35 persen pada bulan Juni atau turun 0,91persen. Prestasi ini harus terus dipertahankan dengan menjaga kestabilankeamanan dan ekonomi.
Kemudian terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, Fatoni menegaskanuntuk menciptakan Pilkada aman, tertib dan damai serta sesuai dengan regulasi.Tak hanya itu, sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ForumKoordinasi Pimpinan Derah (Forkopimda) dan stakeholder lainnya juga sangatpenting.
"Tak ketinggalan, menjaga netralitas ASN, kelancaran distribusilogistik, monitoring perkembangan politik, mitigasi konflik sosial, sosialisasidan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu dijaga,"cetusnya.
"Tentunya harus berdasarkan regulasi, sinergi dengan OPD,Forkopimda dan stakeholder, memantau perkembangan politik, menegakkannetralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, deteksi dini kemungkinankonflik sosial, sosialisasi, memberi pendidikan politik ke masyarakat. Dan yangterpenting adalah mempercepat penyaluran anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawasludan keamanan," tandasnya. (**)