Kitakini.news -Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut beserta jajaran di kabupaten/kota untuk segera menuntaskan dana hibah agar tak menjadi kendala di perhelahan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang.
"Kita ingin ini (dana hibah) tuntas di kabupaten/kota, karena pesta demokrasi harus kita sukseskan bersama," kata Anggota Komisi A DPRD Sumut Azmi Yuli Sitorus ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kesbangpolinmas Sumut, BKAD, di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/8/2024).
Didampingi anggota Sumihar Sagala, Azmi mengatakan, segala persiapan harus tuntas, khususnya dengan Pemkab/Pemko dan Stakeholder terkait di kabupaten/kota, mengingat jadwal Pilkada semakin dekat.
"Kita berharap terus kordinasi kepada KPU kabupaten/kota yang belum 100 persen menerima anggaran ini, dan kesiapan masing-masing daerah, termasuk anggaran untuk TPS, pencocokan dan penelitian (Coklit)," imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja ke Asahan, Azmi mengaku KPU setempat sudah membagi-bagikan dana untuk panitia Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan perlu di-follow up sejauh mana sudah progresnya.
Menyikapi hal itu, Ketua KPU diwakili Kadiv H & P El Suhaimi mengatakan, pihaknya telah menerima anggaran dari Pemprovsu dengan nilai Rp705,9 Miliar lebih melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHF). Adapun termin pencairan dibagi dua, pertama 29 Desember 2023 Rp247 miliar lebih, dan termin 2, 3 Juni 2024 sebesar Rp458,8 Miliar lebih.
Berkaitan dengan distribusi anggaran yang sudah disalurkan terdapat beberapa daerah yang belum 100 persem yakni Kota Gunung Sitoli dari pagu Rp19 Miliar lebih, baru terealisasi Rp17,3 Miliar atau sekitar 90,16 persen.
Disusul Asahan Rp35 Miliar, terealisasi Rp32,2 miliar (91,6 persen), Nias Barat Rp15,4 Miliar terealisasi Rp14,3 Miliar (92,44 persen), Nias Selatan Rp53,2 Miliar, teralisasi Rp47,9 Miliar (90 persen).
Dari alokasi itu, terdapat dua daerah yang alokasinya masih di angka 40 persen dan 41 persen, yakni Nias Utara Rp22 Miliar, namun terealisasi Rp9 Miliar, dan Phakpak Barat Rp16 Miliar namun baru terealisasi Rp6,6 Miliar.
El Suhaimi mengakui, kendala utamanya bukanlah masalah anggaran, melainkan kesiapan daerah-daerah tersebut yang belum terpenuhi.
"Untuk dananya kita sudah siapkan, namun kita lihat masih ada hal yang harus dibenahi, sehingga belum dapat kita alokasikan," imbuhnya.
Menyinggung Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), berdasarkan data tercatat 10,9 juta, terdiri atas 5,3 juta jiwa laki-laki, dan 5,5 juta jiwa perempuan.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Sumihar Sagala berharap KPU, Bawaslu dan Kesbangpolinmas bersinergis menghadapi Pilkada.
"Ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sumut, sehingga pesta demokrasi ini harus kita sukseskan," pungkasnya. (**)