Kitakini.news -Rakyat haruslah dilibatkan dalam prosesberdemokrasi substansial pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yangakan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang
"Pasca reformasi itu menegasikan pemilihan oleh anggota DPR,rakyat harus diikutsertakan di dalam proses berdemokrasi substansial untukmewujudkan demokrasi dalam kesejahteraan," cetus Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Aria Bima melansir dari laman Gesuri.id, Selasa (13/8/2024)
Menurut Aria, penyadaran proses berdemokrasi pada ajang kontestasipolitik ini tidak hanya memilih calon kepala daerah tetapi juga prosespendidikan politik bagi rakyat dan elit.
"Jadi situasi objektif yang saat ini muncul adalah gejaladominasi elit menggunakan Money Politicsdan Sembakonisasi. Memang rakyat senang tapi rakyat tidak bisa silahkan (Mengikuti),rakyat menerima karena butuh," imbuhnya.
Aria juga menilai politik uang dan pemberian Sembako merupakanpengingkaran terhadap aspek pilihan demokrasi oleh kalangan elit dan tidakadanya pembelajaran pada publik.
"Ini adalah suatu bahaya terhadap sistem demokrasi itu sendiridan produk demokrasi untuk memilih kepala daerah dengan baik," cetusnya.
Menurutnya, partisipasi rakyat di era demokrasi penting, apalagi jikakepala daerah tersebut ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menggerakkanberbagai sektor ekonomi.
"Termasuk juga membangun suasana yang teduh dan nyaman pada limatahun ke depan. Ini harus dimulai bahwa hajatan publik ini adalah hajatanrakyat, bukan hajatan partai politik atau hajatan tim suksesnya," bebernya.
Aria Bima berharap tidak ada pihak yang mengubah proses kontestasipilkada mendatang menjadi proses kontestasi elit atau partai politik, bahkantim sukses.
"Apalagi jadi hajatan domestik yang disebut politik dinasti itu.Untuk itulah di dalam kontestasi, sah memberikan ruang berbeda. Tapi sayategaskan lagi perbedaan calon kepala daerah, baik wali kota, bupati, ataugubernur adalah suatu keniscayaan sebagai kontestasi teman bermain, bukanmusuh," paparnya.
Masih kata Aria Bima, meski ada perbedaan pilihan, persatuan tetapharus dikedepankan. "Karena setelah kontestasi kita bersatu lagi, siapa yangterpilih adalah kepala daerah kita bersama. Ini harus dimulai dari kalanganelit. Maka pertemuan antartokoh, antarpartai politik lintas partai pengusung diantara calon peserta pilkada adalah hal yang penting untuk memberikankesejukan," tandasnya. (**)