Kitakini.news – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan RakyatDaerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Hendro Susanto menolak tegas usulan danrencana pemerintah yang akan menaikkan biaya Ibadah Haji Tahun 2023/1444Hijriah sebesar Rp69 juta per orang.
Hendro menegaskan, rencana dan usulan pemerintah tersebut tidakmemiliki empati bagi masyarakat yang akan berangkat menukaikan Ibadah Hajitahun ini.
“Kita menilai pemerintah ini tidak punya empati bagi calonjemaah haji Tanah Air yang akan berangkat tahun ini. Sebab, Indonesia baru sajadihantam ‘Badai Pandemi Covid-19’, yang membuat semua sektor dalam kondisisulit. Dan saat ini sedang proses pemulihan ekonomi. Coba pemerintah memikirkankembali,” tandas Hendro kepada wartawan melalui keterangan tertulis yangditerima Kitakini.news, Sabtu (21/1/2023).
Hal ini dikatakan Hendro merespon usulan Kementerian Agama(Kemenag) yang akan menaikkan biaya perjalanan Ibadah Haji yang harusdibayarkan oleh calon jemaah sebesar Rp69 juta.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30persen sisanya ditanggung oleh dana haji manfaat sebesar Rp29.7 juta.
Wakil rakyat yang berasa dari daerah pemilihan (Dapil) SumutXII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini juga mengusulkan agar biayaongkos haji haruslah sama seperti tahun 2022 lalu. Meskipun angka tersebutsesungguhnya masih memberatkan calon jemaah haji.
“Usulan kebijakan Kemenag RI itu sangat memberatkan danterlalu membebani calon jemaah haji tahun ini. Pemerintah harus peka dong,harus hadir untuk rakyat,” cetus Wakil Rakyat Muda yang dikenal vokal dalammenyuarakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat.
Tak hanya itu, Hendro juga mengungkapkan, bahwa Biaya PerjalananIbadah Haji (BIPIH) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rataper jemaah sebesar Rp39.886.009, jika mengacu pada tahun 2022 /1443 H tahunkemarin, yang meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokandi Mekkah dan Madinah.
“Kemudian biaya hidup (Living Cost), dan biaya visa. Itu sajasudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100 persen. Tambah semakinmemberatkan dan kasihan calon jemaah semakin terbebani ketika ingin melakukanibadah. Kasihan rakyat. Pemerintah harus mendengar suara rakyat,” tegasnya.
Politisi Muda PKS ini juga menekankan, bahwa suara dan sikap fraksinyasama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jama'ah haji.
“Kami menerima SMS (pesan singkat elektronik,red) dan WhatsApp dari masyarakat Sumatera Utaraagar Fraksi PKS DPRD Sumut bersuara lantang menolah wacana kenaikan ongkosIbadah Haji Tahun 2023/1444 Hijriah,” tukasnya.
Lebih lanjut Hendro menuturkan, bahwa solusi Fraksi PKS DPRDSumut kepada pemerintah terkait hal ini adalah mendorong Kemenag-RI agarmemaksimalkan diplomasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Menurut Hendro, negosiasi yang optimal dari PemerintahRepublik Indonesia diyakini akan bisa menekan kenaikan biaya ibadah haji.Pasalnya, dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadijadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah.
“Loby loby dong Pak Menteri Agama Yaqut Cholil Qouomas kepadaPemerintah Arab Saudi. Tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya hajioleh legislatif, ini malah mau ditambaholeh pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan,” imbuhnya.
“Masih cukup waktu bagi pemerintah berkomunikasi secaraelegan ke Arab Saudi. Kami berharap itu hanya wacana sepihak oleh Kemenag dankita meminta Komisi VIII DPR-RI menolak dengan tegas. Suara ini kami teruskanke pimpinan Fraksi PKS di DPR-RI, dari aspirasi calon Jamaah Haji asal SumateraUtara,” pungkasnya.
Redaksi