Kitakini.news -Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengajukan usulan terkait perubahan pelaksanaan pemilu. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024), Ayub menyarankan agar pemilu diadakan setiap
10 tahun sekali, menggantikan periode lima tahun yang berlaku saat ini.
Ayub menilai bahwa pemilu yang berlangsung setiap lima tahun menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan pengeluaran politik yang sangat besar. "Apa pun aturan yang kita buat ke depan, kapan pun tidak akan terhindar dari politik uang. Itu sudah pasti," ungkap Ayub dalam pernyataannya. Dia menambahkan bahwa sistem yang ada saat ini justru memperburuk kondisi finansial para kandidat yang mengeluarkan dana miliaran demi memenangkan suara.
Menekankan bahwa pandangannya ini bersifat pribadi, Ayub menjelaskan bahwa Fraksi NasDem belum memiliki sikap resmi terkait wacana ini. "Ini usulan pribadi, bukan sikap NasDem," ujarnya. Ia menambahkan bahwa perubahan periode pemilu menjadi 10 tahun diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi pada para kandidat dan memungkinkan mereka mengembalikan investasi politik yang telah dikeluarkan.
Ayub juga menggarisbawahi bahwa banyak kandidat, khususnya di tingkat legislatif, menghabiskan dana minimal Rp20 miliar untuk keperluan kampanye. "Tidak sedikit dari kita yang menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Tidak ada yang sampai Rp10 miliar saja," imbuh Ayub.
Usulan ini tentu menuai beragam reaksi, terutama karena pemilu yang diadakan setiap 10 tahun berpotensi mengubah banyak aspek dalam sistem pemerintahan dan proses pemilihan. Komnas HAM, Perludem, dan AMAN sebagai organisasi yang terlibat dalam RDPU ini juga diharapkan memberikan pandangan mereka terhadap usulan Ayub.
Meskipun demikian, usulan ini akan membutuhkan kajian mendalam mengingat adanya aspek-aspek demokratis yang perlu diperhatikan dalam menentukan periode pemilu. Ayub sendiri menyadari bahwa perlu ada aturan yang mampu menjaga transparansi dan meminimalisir praktik politik uang dalam sistem pemilu Indonesia.