Kitakini.news – Presiden Republik Indonesia, Ir HJoko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memetakansegera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.
“Harus dipetakan. Pusat memetakan,provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatanmemetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiapkemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang,siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkanlangkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita barupontang-panting,” tegas Presiden Jokowi di Jakarta seperti dilansir dari lamanresmi Presidenri.go.id, Minggu(18/12/2022).
Selain itu, Kepala Negara juga meminta Bawaslufokus pada upaya-upaya pencegahan dan jangan hanya saat terjadi pelanggaran,serta pasif menunggu pengaduan.
Menurut Jokowi, Bawaslu harus sejak dinimencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.
“Gesekan sekecil apapun segeraselesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” ucap Jokowi.
Jokowi juga mengharapkan Bawaslu tidak hanya berhenti padalevel pengawasan teknis pelaksanaan tahapan Pemilu saja tapi juga harus punya indekskerawanan.
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwadirinya sangat merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akanmeningkatkan pengawasan terkait Pemilu di media sosial (Medsos).
Sebab, sambung Jokowi, Medsos kerapmenjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.
“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu.Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, Medsospasti enggak ada yang lain,” tuturnya.
Jokowi juga menekankan bahwa salah satufaktor kerawanan pada Pemilu dan Pilkada itu adalah soal politik identitas,politik SARA dan hoaks. Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawasluberhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yangmelakukan pelanggaran tersebut.
“Kita tidak bisa bersantai-santai denganpolitik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapunkepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lainuntuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,”tegasnya.
Presiden juga mengarahkan Bawaslu bekerja cepat, responsif,dan selalu berada dalam koridor hukum. Serta cepat merespons dan menyelesaikanpengaduan, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas,memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.
“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak bolehragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was Pemiluyang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta Pemilu untukbersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar Pemilu tetap harus terasa sebagaibagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar Pemilunya.Jangan sampai kita mengadakan Pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, yaenggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dandisosialisasikan,” paparnya.
Terakhir Jokowi mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasimasyarakat seluas-luasnya dan menggencarkan pendidikan politik, literasi, danpartisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu.Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktikpolitik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itusudah menjadi penyakit di setiap Pemilu, pasti ada. Libatkan masyarakat untukmemperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkanberlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
Redaksi