Kitakininews.co.id - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memperingati 30 tahun "Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), untuk mengenang kembali tragedi bersejarah penyerbuan Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta yang disebut sebagai serangan terhadap hak demokrasi, nilai Pancasila dan konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat serta menyampaikan pendapat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon saat menyampaikan pidatonya pada peringatan "30 Tahun Kudatuli" di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Senin (27/7/2026) sore.
Terlihat hadir dalam peringatan bersejarah tersebut, Sekretaris DPD Sutarto M.Si, Bendahara Meriahta Sitepu, Wakil Ketua DPD yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, fungsionaris partai Tavip Ginting, Sutrisno Pangaribuan, Penyabar Nakhe, HM Affan dan ratusan kader partai berlambang moncong putih tersebut.
Rapidin menyebutkan, PDI Perjuangan merupakan partai yang mewarisi perjuangan Bung Karno. Para pelaku Kudatuli sampai sekarang masih hidup dari aksi penyerangan kantor partai dan dicatat peristiwa tersebut sebagai salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara politik yang berbeda.
Karena itu, Kudatuli dikenang bukan hanya sebagai tragedi partai, melainkan sebagai pengingat bahwa ketika kebebasan politik diserang, sesungguhnya yang terancam adalah demokrasi, konstitusi, dan cita-cita Pancasila itu sendiri.
"Penyerbuan terhadap kantor PDI yang saat itu menjadi basis pendukung Megawati Soekarnoputri dipandang bukan sekadar upaya merebut kantor partai, melainkan simbol pembungkaman terhadap pilihan politik rakyat," terangnya.
Dari peristiwa itulah, nama Megawati semakin identik dengan perlawanan terhadap intervensi kekuasaan Orde Baru hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh penting dalam era Reformasi.
"Hari ini tepat 30 tahun peristiwa 27 Juli. Kita diminta memperingatinya secara khidmat karena demokrasi harus terus dijaga. Jangan sampai bangsa ini melupakan sejarah yang dibayar dengan air mata, darah, bahkan nyawa para pejuang demokrasi," terang Rapidin.
Karena itu, lanjut mantan Bupati Samosir ini, kader partai harus tetap berada di garis terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, dan berani menyampaikan kebenaran.
"Kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Jangan pernah terbawa arus kekuasaan yang menjauh dari kepentingan rakyat. PDI Perjuangan harus tetap menjadi pelopor dalam membela wong cilik," tandasnya.
Rapidin juga mengingatkan kader agar terus mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga berbagai bentuk kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi.
"Sekarang demokrasi kita terancam, membuat kondisi kita tidak baik dengan maraknya korupsi dan kita dibungkam bicara. Karena itu sebagai partai pelopor dan sebagai seorang pejuang kita sebagai kader-kader pejuang katakan manis bila itu manis. Jangan kita membohongi diri sendiri dan membohongi rakyat kita," bebernya.
Peringatan Kudatuli yang diselingi acara teatrikal atau pementasan teater detik-detik penyerbuan Kantor PDI Perjuangan di Jakarta, dipandang sebagai refleksi sejarah, yang menggambarkan ketegangan saat massa mengepung kantor partai, sehingga jelas tergambar bagaimana situasi saat itu.
Korupsi Merajalela
Dalam pidatonya, Rapidin Simbolon juga menyebut kondisi bangsa saat ini semakin tidak baik, korupsi merajalela, ekonomi semakin sulit yang membawa dampak tekanan kepada rakyat, maraknya aksi kriminalisasi, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius.
"PDI Perjusngan sebagai partai penyeimbang melihat akhir-akhir ini bangsa Indonesia semakin tidak baik. Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Korupsi merajalela, kriminalisasi meningkat dan ekonomi semakin sulit. Nilai Rupiah merosot tajam," katanya.
Ia mengatakan Ketua Umum PDI PerjuanganMegawati Soekarnoputri terus mengingatkan kader partai agar tetap menjalankan fungsi kritik sebagai bagian dari upaya mengawal demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai larut dalam program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Sutarto mengatakan, peringatan Kudatuli menjadi pengingat bagi seluruh kader dan simpatisan untuk terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan. (**)