Kitakininews.co.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerukan semangat persatuan dan aksi nyata membantu korban bencana Gempa Magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera kepada seluruh kader OKP Karya Kekaryaan DPP Partai Golkar.
Selain itu, Bahlil juga meminta OKP Karya Kekaryaan untuk terus bersama mendukung pemerintah dalam pembangunan. Sebab, sikap Partai Golkar konsisten mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia usai memberikan pengarahan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, Selasa (18/8/2026), sekaligus melepas tim tanggap Bencana Bidang Kepemudaan dan PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Menurut Bahlil, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya Partai Golkar mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
"Bagi Partai Golkar, tahun 71 sudah membuktikan dirinya sejak tahun 71 sampai dengan sekarang ini Partai Golkar selalu konsisten dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan," terangnya.
Bahlil juga mengatakan, Partai Golkar memiliki cita-cita mengisi kemerdekaan melalui semangat kekaryaan. Terkait hal itu, ia menginstruksikan seluruh kader untuk terus mengawal pembangunan dan upaya mengisi kemerdekaan.
Lebih lanjut Bahlil menuturkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak cukup hanya dilakukan dengan pekikan "Merdeka" ataupun ucapan selamat ulang tahun. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
"Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan pembangunan di berbagai bidang," tegas Bahlil.
Bahlil menyebut Golkar merupakan salah satu partai politik dengan kekuatan signifikan di parlemen. Terkait hal itu, ia meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di parlemen mengawal secara ketat arah kebijakan negara.
Menurut Bahlil, pengawalan tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan selaras antara visi presiden, program kementerian, dan alokasi anggaran.
"Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program," pungkasnya. (**)