Kitakininews.co.id -MEDAN : Direktur Eksekutif Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Redison Simarmata, mengajak masyarakat mengawal proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.
Kristian yang juga aktivis Forum Solidaritas Mahasiswa Medan Angkatan 1998 dan Presidium Forum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menilai pengawasan publik diperlukan agar proses politik tersebut berjalan transparan dan tidak menyimpang dari ketentuan konstitusi.
Kepada Kitakininews.co.id, Kristian mengaku khawatir HMP justru dijadikan alat tawar-menawar politik atau "dagangan" untuk melegitimasi jabatan Wakil Presiden yang saat ini dipegang Gibran.
Menurut analisis SMI, terdapat tiga tahapan berbeda yang harus dipahami masyarakat, yakni pengajuan HMP di DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kristian menegaskan, dukungan 120 anggota DPR belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Bahkan, persetujuan DPR untuk menggunakan hak tersebut tidak serta-merta memberhentikan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 210 sampai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, usulan HMP harus diumumkan dalam rapat paripurna dan dibahas untuk memperoleh persetujuan. Keputusan penggunaan HMP mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Jika disetujui, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang melibatkan seluruh fraksi untuk memeriksa materi, bukti, dan dasar hukum usulan tersebut. Pansus wajib menyampaikan laporan paling lama 60 hari sejak dibentuk.
Selanjutnya, rapat paripurna DPR menentukan sikap terhadap laporan Pansus. Apabila pendapat DPR diterima dan dinilai memiliki dasar yang cukup, perkara dapat diteruskan kepada MK untuk diperiksa berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.
MK kemudian menguji apakah pendapat DPR terbukti secara konstitusional. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan tidak sekadar mengesahkan keputusan politik DPR. MK wajib memberikan putusan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Pemberhentian hanya dapat diputuskan apabila sidang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Kristian juga menyoroti batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, PTUN tidak dapat membatalkan putusan MK maupun mengambil alih kewenangan konstitusional DPR dan MPR.
Hal serupa berlaku terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi objek sengketa. Namun, PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili ulang perkara yang sama untuk membatalkan putusan MA.
Meski demikian, sengketa administrasi terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang berbeda tetap dapat ditempuh sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan kewenangan pengadilan.
Dalam konteks HMP, hasil perkara administrasi dapat menjadi bahan pembuktian di MK, tetapi tidak otomatis menghentikan atau menggugurkan proses politik-konstitusional tersebut.
Persoalan yang harus diuji, kata Kristian, adalah apakah pembatalan surat penyetaraan SMA oleh MA dengan sendirinya membuktikan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.
Menurutnya, hal itu tidak boleh disimpulkan secara otomatis. MK perlu menilai persyaratan pencalonan yang berlaku saat itu, status dokumen pendidikan, serta akibat hukum putusan MA terhadap persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian melalui jalur tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila terbukti, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Apabila MPR menyetujui pemberhentian, jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, jika MPR menolak usul pemberhentian, Gibran tetap menjabat Wakil Presiden. Penolakan tersebut tidak menghapus akibat hukum putusan MA terkait pembatalan surat penyetaraan pendidikan karena keduanya berada dalam jalur hukum yang berbeda.
Kristian juga meminta masyarakat mencermati kemungkinan pengunduran diri Gibran yang sebelumnya menjadi pemberitaan. Menurutnya, pengunduran diri harus dibedakan dari pemakzulan dan perlu dipastikan melalui keterangan serta proses resmi. Jika benar terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya tetap mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Lebih jauh, SMI menilai proses HMP berpotensi memengaruhi hubungan antarlembaga negara, konfigurasi politik di DPR, stabilitas koalisi pemerintahan, hingga kepercayaan publik.
Dukungan lintas fraksi terhadap pengajuan HMP, menurut Kristian, belum tentu mencerminkan dukungan yang sama untuk memberhentikan Wakil Presiden. Sikap politik anggota DPR masih dapat berubah pada setiap tahapan pengambilan keputusan.
Kristian mengingatkan, kekecewaan publik yang tidak memperoleh ruang penjelasan dan penyelesaian secara transparan dapat berkembang menjadi kritik terbuka, aksi demonstrasi, hingga polarisasi di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai HMP juga berisiko bergeser dari persoalan konstitusional menjadi pertentangan antarkelompok yang saling membela atau menolak tokoh politik tertentu.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat berpotensi terpecah oleh informasi yang belum terverifikasi, sementara substansi persoalan hukum justru tertutup oleh perang opini dan narasi politik di ruang publik maupun media sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat mengganggu perhatian pemerintah dan DPR terhadap persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan pelayanan publik.
Karena itu, SMI meminta DPR tidak memperlakukan HMP sebagai alat transaksi politik. Setiap keputusan, menurut Kristian, harus disertai alasan yang dapat diuji secara terbuka, didukung bukti yang sah, dan mengikuti mekanisme konstitusi.
Kristian menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses tersebut. Pengawasan publik diperlukan agar HMP tidak kehilangan tujuan sebagai instrumen konstitusional, sekaligus memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan dalam tarik-menarik kepentingan elite politik.
Karena itu, ia menilai transparansi, kekuatan bukti, dan kepatuhan terhadap konstitusi menjadi hal penting agar proses HMP tidak dipersepsikan sebagai pertarungan kepentingan politik.
Dalam persoalan Gibran, Kristian menilai hal paling mendasar bukan semata jumlah anggota DPR yang mendukung HMP, melainkan apakah terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup untuk membuktikan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Ia mengingatkan, pembatalan dokumen administrasi pendidikan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan ijazah. Hubungan antara putusan MA, persyaratan pencalonan Wakil Presiden, dan ketentuan konstitusi harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kristian mengingatkan, apabila HMP dijadikan komoditas politik atau alat tawar-menawar antarfraksi, dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan parlemen, tetapi juga dapat meluas ke tengah masyarakat.
Menurutnya, praktik tersebut berisiko membuat masyarakat semakin skeptis terhadap DPR dan lembaga politik. Publik bisa menilai bahwa persoalan konstitusi yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak lagi ditempatkan sebagai upaya mencari kebenaran hukum, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan atau menukar kepentingan kekuasaan.
Kondisi itu juga berpotensi memicu kekecewaan dan memperlebar jarak antara masyarakat dengan wakil rakyat. Apalagi, jika sikap politik anggota DPR berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan bukti yang digunakan, masyarakat dapat mempertanyakan konsistensi serta integritas lembaga legislatif.