Kitakininews.co.id - PDI Perjuangan tidak akan memanfaatkan kemungkinan kekosongan kursi Wakil Presiden untuk merebut posisi kekuasaan, sekalipun Presiden Prabowo Subianto meminta Partai berlambang Banteng Moncong Putih ini menyodorkan kadarnya sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Bagi PDI Perjuangan secara tegas tetap konsisten berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang dan tidak tergoda politik oportunis demi ambisi kekuasaan," ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Hal ini disampaikan Sutrisno menanggapi pengunduran diri Gibran dari kursi Wapres RI.
Sutrisno menekankan bahwa sikap tersebut menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi pengusungnya untuk menentukan serta mengusulkan calon Wapres baru.
"Penggunaan hak menyatakan pendapat oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya bukanlah langkah politik untuk mengejar kekuasaan. Pilihan itu, didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dinilai menunjukkan persoalan sejak Gibran dipaksakan menjadi calon Wapres," beber Sutrisno
Terkait pengganti Gibran, tambah Sutrisno, PDI Perjuangan mengingatkan agar Prabowo memilih sosok yang tidak menjadi beban tambahan bagi presiden maupun pemerintahan, sebagaimana persoalan yang dinilai melekat pada Gibran.
Kriteria lainnya, calon Wapres baru tidak menjadi bagian dari lingkaran yang disebut sebagai Geng Solo atau Geng Politik, tidak terlibat dalam Geng Parcok, serta tidak termasuk dalam komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"PDI Perjuangan juga menginginkan sosok yang benar-benar tulus mendampingi Prabowo menuntaskan masa jabatan hingga 2029, tanpa membawa agenda politik pribadi maupun ambisi untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2029," tandasnya.
Selain itu, sambung Sutrisno, PDI Perjuangan juga menyarankan agar Prabowo tidak mengambil calon Wapres dari Ketua Umum Partai politik penyusunan. Sebab, langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan di antara partai-partai koalisi.
"Sebagai alternatif, Prabowo disarankan memilih figur profesional dan independen dengan latar belakang administratur pemerintahan yang memiliki kemampuan serta pengalaman memadai," imbuhnya.
Sosok tersebut nantinya, lanjut Sutrisno, diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan, sekaligus menutupi berbagai kekurangan dan kelemahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) maupun Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab). (**)