Kitakini.news - Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Secara spesifik memang terkandung di dalam silakan ke 4 Pancasila, namun secara luas, pelaksaan dan tujuan Pemilu yang jujur dan adil, harus mencakup kelima sila Pansila.
"Sistem demkokrasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila dimana pada pelaksanaan dan tujuannya mengacu pada seluruh sila yang ada pada Pancasila, sehingga pada prakteknya harus diselenggarakan secara lngsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. " kata Djarot Saiful Hidayat, ketua Badan Pengkajian MPR-RI, saat mensosialisasikan 4 Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dihadapan duaratus anggota pemerintahan desa se Kabupaten Pakpak Bharat, di lapangan Kota Salak, 24 Januari 2024.
Diuraikan Djarot, pelaksanaan pemilu termaktub dalam sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
"Ada kata hikmat kebijaksanaan, yang secara dapat diartikan sebagai sikap yang didasarkan pada penggunaan akal pikiran yang sehat untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan menyuarakan kepentingan bangsa di legislatif untuk dilaksanakan oleh eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden dan kepala daerah yang juga dipilih oleh rakyat," jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.
Kemudian, sila ke-4 ini dalam Pemilu tidak bersiri sendiri, tetapi berkait pada sila kedua karena pelaksanaan Pemilu harus adil dan beradab. Adil dalam pelaksanaan, dan beradab dalam penyelenggaraan sehingga seluruh pemilik suara harus mendapatkan dan menggunakan hak suaranya tanpa ada tekanan, paksaan atau penggiringan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga Pemilu berlangsung dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan.
Pemilu juga berkaitan erat dengan sila ketika, yakni Persatuan Indonesia. Sehingga Pemilu harus dilakukan dengan aman dan damai, tidak boleh menjurus pada hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa, apakah itu menggunakan isu suku, ras, agama karena kepentingan Pemilu untuk seluruh bangsa Indonesia.
Tujuan Pemilu itu sendiri, tidak sekedar ada keterwakilan dan kepala negara dan kepala daerah. Tetapi tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima itu sangat tegas disebutkan, bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang saja.
Seluruh pelaksanaan Pemilu dari awal hingga akhir, bahkan hingga perjalanan tugas dari produk yang dihasilkan oleh Pemilu, harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat yang memilihnya, tetapi kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Padan kesempatan itu, Djarot menghimbau agar seluruh komponen bangsa, dalam Pemilu ini untuk melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik dan benar sehingga perjalanan Pemilu di Indonesia ini, berjalan sesuai dengan cita-cita luhurnya.
"Ini saya sampaikan, bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk kita semua, seluruh komponen bangsa karena baik buruknya hasil Pemilu ke depan, yang akan merasakannya adalah seluruh bangsa Indonesia," tutupnya.