Kitakini.news - Geopark Kaldera
Toba mendapat
kartu kuning dari UNESCO. Tak mau tambah ribet, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pun langsung turun tangan.
Melansir berbagai sumber, Sabtu (17/5/2025), Kemenpar memanggil Kaldera Toba untuk memberikan penjelasan soal peringatan kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 lalu.
Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO, yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, memastikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi.
Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali ke kartu hijau adalah mencakup beberapa hal.
Perbaikan mencakup warisan geologi dan interpretasinya yang diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei, warisan alam, budaya, dan buatan terkait identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut, visibilitas dan kemitraan soal peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark serta jejaring dan pelatihan untuk meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Kemenpar akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilakukan pada 2026.
"Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO," ujarnya.
Hal berikutnya yang dilakukan yakni Kemenpar antara lain pembuatan panel penjelasan atau interpretasi di Geosite dan menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.
"Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini," ucap Hariyanto.
Sebagai informasi, Kemenpar turut memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke-8 Kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata.
"Gubernur Sumatra Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card," kata GM Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Dr Azizul Kholis.
Dalam audiensi yang digelar di Jakarta hari ini, Azizul menyatakan pihaknya butuh waktu dua bulan untuk berbenah, dengan asesmen baru yang disampaikan pihak UNESCO yang akan dilakukan pada 15 Juli 2025 mendatang.
Meski demikian, pihak pengelola Geopark Kaldera Toba optimistis bahwa ini akan terselesaikan dengan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.